PerkembanganTransportasi Laut Zaman Awal Kemerdekaan Deklarasi Djuanda yang dilaksanakan pada 13 Desember 1957 menjadi momen penting bagi kejayaan dan kedaulatan laut Indonesia. Oleh karena itu, pada masa Presiden Megawati, melalui Keppres No 126/2001 ditetapkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara yang diperingati setiap tahun.
Basisproduksi perikanan nasional dapat dilihat pada tabel berikut: Transportasi dan logistik perikanan Indonesia memiliki beberapa tantangan seperti jadwal kapal yang kurang sinkron, produksi tergantung musim, keterbatasan reefer container, keterbatasaan cold storage, keterbatasan reefer plug di terminal, dan alat angkut yang belum standar.
Perkembanganjalur transportasi dan perdagangan Internasional di Indonesia dibedakan menjadi lima masa, adalah sebagai berikut: 1. Masa klasik, adalah pada masa kerajaan Majapahit (abad 13 M) dan Sriwijaya (abad 8-9 M), kedua kerajaan ini memiliki kekuatan patroli dan keamanan yang disegani dalam jalur maritim, Indonesia juga mampu menguasai
Jaringanperdagangan dan posisi Indonesia. Diambil dari buku The Silk Roads: Highways of Culture and Commerce (2000) karya Vadime Elisseeff, sejak abad ke-5 Indonesia sudah dilintasi jalur perdagangan laut antara India dan China. Jalur perniagaan dan pelayaran yang melalui laut, dimulai dari China menuju Kalkuta, India. Di mana jalur tersebut
Perkembanganjalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia Critical Thinking Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik.
Jelaskanperkembangan jalur transportasi & perdagangan internasional pada era orde lama dan orde baru - на ВсеЗнания perkembangan jalur transportasi dan.perdagangan internasional di indonesia sangat pesat berkembang dariasa kemasa 2)potensi yang dimiliki indonesia dari hasil kelautan sangat besar dan pengolahannya jufa sangat baik.
xSVp3lu.
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan lawatan ke Korea Selatan, akhir Mei lalu dan bertemu dengan sejumlah stakeholder di industri perkeretaapian. Dalam pertemuan itu membahas perkembangan kerja sama pada proyek MRT Fase 4 rute Fatmawati - TMII dan LRT di Bali. Pada kesempatan itu Budi Karya bertemu dengan Chairman & CEO Korean National Railway KNR Mr. Kin Hanyoung dan CEO Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Cooperation KIND Mr. Kang Hoon Lee, usai menghadiri pertemuan ICAO Global Implementation Support Symposium 2023. KNR dan KIND merupakan dua perusahaan asal Korsel yang menjadi bagian dari Konsorsium Korea Korean Consortium/K-Consortium untuk proyek pembangunan MRT Fase 4, bersama satu perusahaan lainnya yaitu Samsung C&T. "Indonesia dan Korsel berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan dan penyelesaian kedua proyek proyek tersebut, yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan studi kelayakan baik pra Feasibility Study Pra FS maupun Feasibility Study FS," ungkap Budi Karya dalam keterangannya, Rabu 31/05/2023. Komitmen kelanjutan proyek pembangunan MRT Fase 4 rute Fatmawati - TMII telah ditunjukkan di antaranya melalui penandatanganan komitmen kerja sama antara PT MRT Jakarta dengan K-Consortium melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU atau Public Private Partnership PPP. Serta penandatanganan nota kesepahaman MoU kedua belah pihak pada November 2022 lalu di Bali dalam Side Event G20, yang disaksikan langsung oleh Menhub, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korsel Hee-Ryong Won. Foto CNBC Indonesia/Tri SusiloPekerja beraktivitas di area proyek pembangunan MRT Fase 2A CP 201 di Jalan MH Thamrin, Jakarta. CNBC Indonesia/Tri Susilo "Kami melalui Ditjen Perkeretaapian telah bersurat kepada Gubernur DKI Jakarta tentang kajian pra studi kelayakan/pra Feasibility study yang sudah dilakukan oleh K - Consortium. Saat ini kajiannya tengah direview atau dievaluasi oleh pihak Pemprov DKI sebagai penanggung jawab proyek pembangunan MRT Jakarta fase 4," tutur Budi terkait proyek pembangunan LRT Bali, Budi Karya mengatakan, sedang dalam persiapan untuk melakukan studi kelayakan."Studi kelayakan atau FS ini nantinya akan didanai melalui skema bantuan atau Official Development Assistance ODA dari Korsel. Sementara untuk pendanaan konstruksinya akan dilakukan melalui skema KPBU," ucap Menhub. Budi Karya sumadi kedua proyek perkeretaapian ini bakal mencapai kemajuan yang signifikan dan diselesaikan sesuai dengan target waktu. "Saya menyambut dan mendorong partisipasi dan kerja sama lebih lanjut dari KNR, KIND, dan perusahaan swasta Korsel lainnya, dalam pengembangan proyek infrastruktur transportasi, khususnya dalam pengembangan perkeretaapian atau proyek infrastruktur transportasi lainnya di Indonesia," kata Budi Karya. Korea National Railway KNR adalah perusahaan kereta api nasional Korea Selatan, yang mengoperasikan jaringan kereta api di seluruh Korea Selatan dan bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur kereta api di negara tersebut. Sedangkan KIND adalah perusahaan yang bertanggung jawab atas pengembangan infrastruktur dan pembangunan perkotaan di luar Korea Selatan, yang bertindak sebagai fasilitator, koordinator, dan investor dalam proyek Kemitraan Pemerintah-Swasta Public-Private Partnership PPP secara global. [GambasVideo CNBC] Artikel Selanjutnya Nekat Kencing Sembarangan di Sini 'Kena' Rp 20 Juta wur/wur
Jakarta - Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO Polri mengungkap jaringan perdagangan orang yang beroperasi di Nunukan Kalimantan Utara dan Tawau Malaysia. Jaringan penjahat itu mengirim pekerja migran ilegal lewat jalur resmi dan jalur tidak resmi untuk menyeberang ke Malaysia."Para pelaku akan memanfaatkan dua jalur, yaitu jalur resmi dan jalur tidak resmi atau yang biasa kita sebut sebagai jalur tikus," kata Kepala Satuan Tugas Satgas TPPO Polri, Irjen Asep Edi Suheri, dalam keterangan tertulisnya, Kamis 8/6/2023.Untuk jalur resmi, pelaku akan merekrut para korban dari daerah asalnya, menyiapkan tiket perjalanan, lalu bersama dengan korban berangkat menggunakan kapal menuju Malaysia. Korban sudah memiliki paspor namunt idak dilengkapi dengan persyaratan sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yakni berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani-rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, serta memiliki dokumen lengkap. Dokumen lengkap yang dimaksud di atas adalah surat keterangan status perkawinan, surat keterangan izin suami/istri, surat kompetensi kerja, surat keterangan sehat, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja, dan perjanjian kerja. Semua itu tidak ada dalam pengiriman buruh migran ilegal yang berhasil digagalkan polisi pada 6 Juni 2023."Kemudian, untuk pelaku yang menggunakan jalur tikus, mereka berperan sebagai koordinator pengiriman dari Nunukan ke Tawau. Pelaku akan menjemput para korban di Pelabuhan Tunon Taka, Nunuka, kemudian memberikan penampungan sementara kepada para korban, lalu menyiapkan moda transportasi menuju Tawau seperti speedboat atau mobil, hingga para korban tiba di Tawau," kata delapan orang tersangka yang ditangkap polisi. Para tersangka dikenakan Pasal 4 Jo Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang subsidair Pasal 81 Jo Pasl 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun dn denda maksimal Rp kegiatan ini, kami telah berhasil menyelamatkan 123 korban yang terdiri dari 74 laki-laki, 29 perempuan, dan 20 anak-anak. Para korban berasal dari Sulawesi Selatan, NTT, dan Jawa Timur," kata ini dilakukan atas kerja sama dengan TNI wilayah Nunukan, BP3MI Nunukan, PT Pelni, PT Pelindo Nunukan, dan KSOP terhadap kejahatan TPPO telah menjadi atensi Presiden Joko Widodo Jokowi. Presiden memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas TPPO. Jenderal Sigit kemudian menindaklanjuti perintah Jokowi dengan membentuk Satgas TPPO yang dipimpin Irjen Asep Edi Suheri. dnu/eva
Sejarah Perkembangan Jalur Transportasi dan Perdagangan Indonesia Potensi Indonesia Sebagai Poros Maritim = – = – = Indonesia adalah negara maritim dengan lokasi geografis yang strategis yaitu terdapat di posisi silang di antara dua benua yaitu Australia dan Asia serta di antara dua samudera yaitu samudera Pasifik dan Hindia. Lokasi geografis yang strategis ini membuat Indonesia dapat menjadi poros maritim di dunia terutama di jalur transportasi dan perdagangan. Besarnya potensi sebagai poros maritim dunia ini tak lepas dari sejarah transportasi dan perdagangan yang melewati wilayah Indonesia. Kegiatan transportasi dan perdagangan dunia yang melewati jalur laut akan melewati wilayah perairan Indonesia untuk efisiensi waktu dan biaya, begitu pula dengan kegiatan transportasi dan perdagangan domestik di Indonesia. Saat ini transportasi dan perdagangan antar pulau di Indonesia mayoritas lebih banyak menggunakan jalur laut dari pada udara karena faktor biaya yang lebih murah. Adapun sejarah perkembangan Jalur Transportasi dan Perdagangan Indonesia dan dunia adalah sebagai berikut Jaringan Pelayaran Nusantara KunoPada zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, di Indonesia Nusantara telah terjadi perdagangan antar pulau melalui jalur laut. Kedua kerajaan tersebut mengendalikan politik dan militer terhadap kerajaan-kerajaan kecil dalam menguasai jalur dan pusatpusat perdagangan di wilayah pantai Nusantara. Selain itu mereka melakukan kerjasama politik, budaya dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan besar di wilayah India, Asia Tenggara dan Tiongkok. Kerjasaman ini meningkatkan kemakmuran penduduk dan membawa kemajuan di bidang sosial Pelayaran Nusantara ModernUntuk memajukan dan memperlancar kegiatan perdagangan di Indonesia maka pemerintah mengembangkan “Pendulum Nusantara” atau dikenal “Tol Laut”. Pendulum Nusantara ialah konsep sistem transportasi barang melaui lautan dengan menggunakan kapal besar berkapasitas besar yang melewati sebuah jalur utama dari Belawan Medan, Sumatera Utara berlanjut ke Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Makassar dan Sorong Papua dimana lima pelabuhan ini akan menjadi simpul penghubung regional ke daerah daerah sekitarnya loop dengan menggunakan kapal yang lebih kecil..Jalur Perdagangan Sutera KunoJalur Sutra adalah jalur perdagangan darat pada abad ke-3 SM yang menghubungkan Cina dengan Eropa. Dinamakan jalur sutra oleh Von Richtongen Jerman karena sutra adalah barang impor utama Cina untuk Kekaisaran Romawi yang sangat bernilai dan mahal harganya. Jalur ini membentang sejauh km dari Tiongkok hingga menuju Romawi melewati jalan darat. Pada masa ini wilayah Indonesia Nusantara belum termasuk dalam jalur perdagangan sehingga tidak memberi pengaruh pada kegiatan perdagangan dunia..Gagasan Jalur Perdagangan Sutera ModernKemajuan ekonomi Tiongkok dalam 15 tahun terakhir menjadikan Tiongkok Cina sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru di dunia. Dengan kekuatan ekonomi besar tersebut Tiongkok menggagas jalur perdagangan baru yaitu One Belt One Road OBOR, gagasan ini meliputi ide menghidupkan kembali jalur sutra kuno dengan nama Sabuk Ekonomi Jalur Sutra Silk Road Economic Belt yang melewati jalur darat dari Asia Tengah ke Eropa/Afrika dan membuka Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 21stCentury Maritime Silk Road yang melewati jalur laut dari Asia Tenggara ke Jazirah Arab. Adanya gagasan jalur sutra maritime ini membuat Indonesia memiliki peluang yang besar dalam memberi pengaruh pada kegiatan perdagangan dunia. Hal ini dapat berimbas naiknya pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di wilayah Indonesia..Potensi Indonesia Menjadi Poros Maritim DuniaDengan adanya gagasan jalur sutra modern oleh Tiongkok, maka ini dapat menjadi peluang besar bagi bangsa Indonesia menjadi poros maritime dunia yang disegani. Ada dua aspek yang mendukung Indonesia menjadi poros maritim dunia, yaitu Letak Geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra yang dilalui oleh jalur utama perdagangan dunia Sea Lane of Trade SLOT. Jalur perdagangan ini memiliki peran yang penting bagi kawasan Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah maupun Amerika. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk keuntungan politik dan ekonomi bagi kepentingan nasional sumber daya alam, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi sumber daya kelautan yang berlimpah maka jalur perdagangan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Kemasyhuran kerajaan-kerajaan Indonesia masa lampau di bidang pelayaran tak terbantahkan. Sriwijaya, Singasari, hingga Majapahit telah menguasai banyak wilayah perairan di Nusantara dan mendominasi kegiatan transportasi dan perdagangan di wilayah tersebut. Sudah barang tentu kejayaan mereka dapat menjadi penyemangat bagi bangsa Indonesia sekarang untuk terus berbenah agar dapat bersaing di dunia Internasional. Lokasi geografis yang strategis serta wilayah perairan laut yang luas dapat menjadi modal untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim di dunia. Sumber Tulisan Dahuri, Rokhmin. 2015. Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Bogor Roda Tridoyo. 2011. Kebijakan Tata Kelola Kelautan Indonesia. Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan. Bogor Institut Pertanian Bernhard. 2014. Poros Maritim. Jakarta Pustaka MargarathaMulyo, Bambang Nianto dan Suhandini, Purwadi. 2016. Geografi 2 untuk Kelas XI SMA dan MA Kelompok Peminatan Ilmu-ilmu Sosial. Solo Wangsa Jatra LestariSuhartono, Agus. 2013. Kedaulatan Maritim Indonesia. Makalah. Jakarta HK, Bayong. 2005. Peran Benua Maritim Indonesia Terhadap Cuaca dan Iklim Global. Bandung Departemen Geofisika dan Meteorologi Fakultas Ilmu Kebumian dan Teknologi Mineral Institut Teknologi Bandung. = – = – = Terimakasih atas kunjungannya. Mohon kritik dan sarannya Selamat belajar. Semoga bermanfaat.
Perkembangan Transportasi Laut Zaman Kerajaan Perkembangan Transportasi Laut Zaman Kerajaan Kerajaan Sriwijaya Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang pernah tumbuh menjadi suatu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Politik ekspansi untuk mengembangkan sayap dan menaklukkan kerajaan lain di Sumatra dilakukan Sriwijaya secara intensif pada abad ke-7, yaitu pada tahun 690 M. Bukti kebesaran bangsa Indonesia sebagai negara maritim yang kuat terletak pada kekuatan wilayah pesisir dan laut. Hal ini didukung dengan kekuatan kerajaan yang memiliki armada laut mempunyai kekuatan yang sangat besar di bandingkan dengan kerajaan yang terletak di pedalaman. Kehebatan pelaut-pelaut Indonesia dibuktikan dengan adanya perubahan kebudayaan yang tadinya berorientasi kepada daratan kemudian memiliki kemampuan berlayar. Kerajaan Majapahit Majapahit adalah sebuah kerajaan kuno di Indonesia yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 M. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Majapahit menguasai kerajaan-kerajaan lain di semenanjung Malaya Borneo Sumatra Bali dan Filipina. Menurut Negarakertagama, kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Pengaruhnya bahkan sampai ke negara-negara asing seperti Siam, Ayuthia, Lagor, Campa Kamboja, Anam, India, Filipina, China. Betapa luas wilayah Majapahit sehingga eksistensi Majapahit sangat disegani diseluruh dunia. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Semenanjung Malaya dan dianggap sebagai salah satu dari kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia Perkembangan Transportasi Laut Zaman Kolonial Sejak masa kolonial Belanda abad ke -15, masyarakat di tanah air mulai dibatasi berhubungan dengan laut, misalnya larangan berdagang selain dengan pihak Belanda. Ekspansi dilakukan pertama kali oleh bangsa Portugis yang juga menjadi salah satu kerajaan yang besar karena kemampuan maritimnya. Portugis kemudian berhasil menguasai Malaka sebagai salah satu pelabuhan penting pada tahun 1512. Kemudian diperdangangan nusantara VOC menguasainya. Selama hampir dua abad, VOC menguasai perdagangan asia lewat armada laut yang dimilikinya. Namun kemudian secara resmi dibubarkan pada tahun 1800 karena bangkrut dan perang antara Belanda dan Perancis. Belanda pun membentuk dewan khusus untuk mengelola daerah jajahannya dan menguasai Nusantara yang diberi nama Hindia Belanda. Pada masa penjajahan, Belanda tidak hanya merebut rempah rempah dan menjajah bangsa Indonesia, tetapi Belanda mengikisan semangat maritim bangsa ini dengan menggiring bangsa ini hanya berkutat sektor agraris demi kepentingan kaum kolonialis. Sejak saat itu, semua kehidupan termasuk laut menghadap ke utara Eropa. Proses meninggalkan laut berlangsung hingga menjelang kemerdekaan. Perkembangan Transportasi Laut Zaman Kolonial Perkembangan Transportasi Laut Zaman Awal Kemerdekaan Deklarasi Djuanda yang dilaksanakan pada 13 Desember 1957 menjadi momen penting bagi kejayaan dan kedaulatan laut Indonesia. Oleh karena itu, pada masa Presiden Megawati, melalui Keppres No 126/2001 ditetapkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara yang diperingati setiap tahun. Deklarasi Djuanda membutuhkan perjalanan panjang sebelum diakui oleh dunia. Berbagai penentangan dari negara adidaya, Amerika Serikat, serta Negara Australia menjadi rintangan yang harus dihadapi. Beruntung, perjuangan diplomasi ini tetap diteruskan oleh Dr Hasyim Djalal dan Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja. Hingga akhirnya, Deklarasi Djuanda diakui dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nation Convention on Law of the Sea UNCLOS tahun 1982. Diresmikannya Deklarasi Djuanda dalam UU tentang Perairan Indonesia, wilayah RI menjadi 2,5 kali lipat menjadi km² dengan pengecualian Irian Jaya yang saat itu belum diakui secara Internasional. Didasarkan perhitungan 196 garis batas lurus atau straight baselines dari titik pulau terluar, terciptalah garis batas maya yang mengelilingi RI sepanjang mil laut. Perkembangan Transportasi Laut Zaman Awal Kemerdekaan Perkembangan Transportasi Laut Zaman Orde Baru Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 pada orde baru ini kemaritiman Indonesia mengalami kemunduran karena pembangunan berfokus pada daratan sehingga transportasi laut menjadi tidak terurus kembali. Perkembangan Transportasi Laut Zaman Orde Baru Perkembangan Transportasi Laut Zaman Reformasi – Sekarang Setelah Soeharto, Habibie pernah merumuskan Indonesia sebagai benua maritim. Namun kelanjutan Habibie hanya berkuasa dalam kurun waktu yang singkat dan kemudian diganti oleh Gusdur. Gusdur mencoba mengoreksi Orde Baru dengan membentuk kementrian baru yang kemudian dikenal sebagai kementrian kelautan dan perikanan. Sayang semangat Gusdur itu tidak diteruskan dengan cukup semangat oleh Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Kini semangat Soekarno tampaknya diwarisi oleh Joko Widodo yang mewacanakan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” memberikan harapan dan mengembalikan semangat untuk membangun maritim dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam kelautan. Selanjutnya untuk mencapai visi tersebut diturunkan 7 buah misi. Tiga dari tujuh misi tersebut berhubungan dengan maritim dan posisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Karenanya, dalam Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo membentuk Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya. Di samping visi dan misi tersebut, Presiden juga mengetengahkan konsep “Poros Maritim” dan “Tol Laut”. Perkembangan Transportasi Laut Zaman Reformasi – Sekarang
perkembangan jalur transportasi dan perdagangan indonesia